MPR dan DPR: Lebih dari Hanya Legislatif, Inilah Peran Mereka dalam Sistem Politik Indonesia

Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dilarang membatalkan Keppres tentang pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 2018. Keputusan ini dilakukan dalam pengujian undang-undang (judicial review) yang diajukan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR.

Fraksi PKS merasa bahwa Kemenhan tidak melibatkan DPR dalam proses pengadaan alutsista tersebut, sehingga mereka mengajukan gugatan ke MK. Namun, MA berpendapat bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Keppres tersebut, karena hal tersebut merupakan wewenang MPR dan DPR.

Menurut pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Margarito Kamis, MPR dan DPR memiliki peran yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia. MPR sebagai lembaga tertinggi negara memiliki fungsi yang sangat luas, termasuk dalam hal penetapan undang-undang dasar negara. Sedangkan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi yang berperan dalam pembuatan undang-undang.

“MPR dan DPR tidak hanya sebagai lembaga legislatif, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia. Mereka merupakan wakil dari rakyat yang harus memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujar Prof. Margarito.

Dalam konteks kasus pengadaan alutsista di Kemenhan, MPR dan DPR memiliki peran dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. DPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat harus memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sebagai wakil rakyat, DPR juga memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Jika ada kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, DPR memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan, termasuk melakukan pengujian undang-undang di MK.

Dengan demikian, MPR dan DPR bukan hanya lembaga legislatif biasa, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem politik Indonesia. Oleh karena itu, peran mereka dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sangatlah penting untuk menjaga demokrasi dan keadilan di Indonesia.