Peran MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen: Sebuah Analisis Komprehensif

Peran MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen: Sebuah Analisis Komprehensif

Mahasiswa yang tengah belajar tentang sistem politik Indonesia pasti tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai MPR, singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi negara, seperti legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Namun, seiring berjalannya waktu, peran MPR mengalami perubahan yang signifikan sejak dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum amandemen dilakukan, MPR memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan negara. Sebagai lembaga tertinggi negara, MPR memiliki wewenang untuk mengubah UUD 1945 dan mengangkat presiden. Namun, setelah dilakukannya amandemen, peran MPR menjadi lebih terbatas dan lebih fokus pada fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum tata negara, “Peran MPR sebelum amandemen lebih bersifat de facto, sedangkan setelah amandemen lebih bersifat de jure.” Hal ini menunjukkan bahwa sebelum amandemen, peran MPR lebih didasarkan pada praktik politik, sedangkan setelah amandemen, peran MPR lebih didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas.

Namun, meskipun peran MPR mengalami perubahan setelah amandemen, hal ini tidak berarti bahwa MPR kehilangan relevansinya dalam sistem politik Indonesia. Menurut Prof. Dr. Ramlan Surbakti, seorang ahli politik, “MPR tetap memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran MPR sebelum dan sesudah amandemen memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kewenangan dan fungsi. Namun, hal ini tidak mengurangi pentingnya peran MPR dalam menjaga stabilitas dan demokrasi di Indonesia. Sebagai mahasiswa yang peduli dengan masa depan bangsa, kita perlu memahami peran MPR secara komprehensif agar dapat berkontribusi dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.