JAKEHOVIS - Berita Seputar Peran Aparat Negara

Loading

Peran Media Massa dalam Mengawasi Kinerja Pejabat Tinggi Negara

Peran Media Massa dalam Mengawasi Kinerja Pejabat Tinggi Negara


Peran media massa dalam mengawasi kinerja pejabat tinggi negara memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Media massa memiliki kekuatan untuk membeberkan informasi kepada masyarakat mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara.

Menurut Profesor Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, “Media massa berperan sebagai watchdog untuk mengawasi tindakan pejabat tinggi negara agar tidak melanggar aturan dan melanggar hak-hak rakyat.” Dengan adanya peran media massa, pejabat tinggi negara diharapkan dapat bekerja dengan integritas dan menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam beberapa kasus, media massa telah berhasil mengungkap skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara. Hal ini membuktikan bahwa peran media massa sangat penting dalam memerangi korupsi dan menegakkan supremasi hukum. Seperti yang diungkapkan oleh aktivis anti-korupsi, Teten Masduki, “Media massa merupakan benteng terakhir dalam memerangi korupsi, karena mereka memiliki kekuatan untuk mempublikasikan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara.”

Namun, peran media massa juga perlu diawasi agar tidak melakukan sensationalisme atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Menurut Dr. Wawan Mas’udi, seorang pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada, “Media massa harus tetap menjaga etika jurnalistik dan kebenaran informasi yang disampaikan agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.”

Dengan demikian, peran media massa dalam mengawasi kinerja pejabat tinggi negara merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Masyarakat juga diharapkan dapat ikut berperan aktif dengan mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja pejabat tinggi negara agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berintegritas.