Peran DPR dalam Sistem Politik Orde Baru: Penelusuran Sejarah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga penting dalam sistem politik Orde Baru di Indonesia. Peran DPR dalam menjalankan pemerintahan pada masa itu sangatlah vital. Namun, bagaimana sebenarnya sejarah peran DPR dalam sistem politik Orde Baru? Mari kita telusuri lebih jauh.

Sejarah peran DPR dalam sistem politik Orde Baru dimulai sejak era Presiden Soeharto. DPR pada masa itu menjadi alat kontrol pemerintah dan sebagai wadah untuk menjalankan politik pembangunan yang diusung oleh rezim Orde Baru. Menurut Dr. Siti Zuhro, seorang pakar politik dari Universitas Gadjah Mada, DPR pada masa Orde Baru cenderung menjadi rubber stamp yang hanya mengesahkan kebijakan pemerintah tanpa melakukan fungsi pengawasan yang seharusnya.

Dalam buku “Politik Orde Baru: Analisis Sejarah dan Dokumen” yang ditulis oleh Prof. Dr. Miriam Budiardjo, disebutkan bahwa DPR pada masa Orde Baru lebih banyak menjadi alat legitimasi kekuasaan pemerintah daripada sebagai lembaga yang mampu mewakili aspirasi rakyat. Hal ini terbukti dengan minimnya peran DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.

Peran DPR dalam sistem politik Orde Baru juga terlihat dari hubungannya dengan partai politik. DPR pada masa itu didominasi oleh partai politik yang merupakan alat kontrol pemerintah. Menurut Prof. Dr. J. Kristiadi, seorang ahli politik dari Universitas Indonesia, DPR pada masa Orde Baru cenderung menjadi boneka partai politik yang dikendalikan oleh pemerintah.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa DPR pada masa Orde Baru juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Menurut Dr. M. Hadi Suprapto, seorang pengamat politik dari Universitas Airlangga, DPR pada masa Orde Baru berhasil menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, peran DPR dalam sistem politik Orde Baru mulai tergerus dengan munculnya gerakan reformasi pada tahun 1998. DPR yang semula menjadi alat legitimasi kekuasaan pemerintah, kini harus bertransformasi menjadi lembaga yang mampu mewakili suara rakyat secara lebih baik. Sejarah peran DPR dalam sistem politik Orde Baru mengajarkan kita pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan aspirasi rakyat untuk menciptakan sistem politik yang lebih demokratis dan transparan.