JAKEHOVIS - Berita Seputar Peran Aparat Negara

Loading

Peran DPR dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Peran DPR dalam Sistem Pemerintahan Indonesia


Peran DPR dalam Sistem Pemerintahan Indonesia sangatlah penting dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. DPR, singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga legislatif yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, seorang pakar konstitusi Indonesia, “DPR merupakan wakil rakyat yang harus mampu mengawasi kinerja pemerintah agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran DPR dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.

Dalam praktiknya, DPR memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pertama, DPR memiliki wewenang untuk mengesahkan Undang-Undang yang diajukan oleh pemerintah. Kedua, DPR juga memiliki kewenangan dalam menyetujui anggaran negara yang diajukan oleh pemerintah. Selain itu, DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui mekanisme interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Namun, dalam beberapa kasus, peran DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia seringkali dipertanyakan. Banyak kritik yang mengatakan bahwa DPR cenderung lebih memihak kepada kepentingan politik dan golongan tertentu daripada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Hal ini juga disampaikan oleh Dr. Philips J. Vermonte, seorang peneliti senior dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), yang menyatakan bahwa “DPR harus mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan independen tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik.”

Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam sistem peran DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia agar dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. DPR harus mampu bersikap independen dan kritis terhadap kebijakan pemerintah demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia dapat berjalan lebih demokratis dan akuntabel.