Peran DPR dalam Pembentukan Kebijakan di Masa Orde Baru: Tinjauan Kritis

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan di masa Orde Baru. Dalam tinjauan kritis ini, kita akan melihat bagaimana DPR berperan dalam proses pembentukan kebijakan pada era tersebut.

Pada masa Orde Baru, DPR memiliki peran yang cukup terbatas dalam pembentukan kebijakan. Kekuasaan yang dominan berada di tangan Presiden dan pemerintah. DPR lebih berfungsi sebagai alat pengesahan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Hal ini dikritik oleh beberapa ahli, seperti Prof. Dr. Arbi Sanit, yang menyebut bahwa DPR hanya sebagai “karet” yang mengesahkan keputusan pemerintah tanpa melakukan kritik yang konstruktif.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa DPR juga memiliki peran dalam membentuk kebijakan di masa Orde Baru. Sejumlah anggota DPR seperti Soedjatmoko dan Emil Salim berperan dalam menyusun kebijakan pembangunan nasional yang menjadi landasan pembangunan pada saat itu. Mereka berusaha untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui jalur parlemen.

Meskipun demikian, peran DPR dalam pembentukan kebijakan di masa Orde Baru tetap menjadi sorotan kritis. Beberapa kalangan menilai bahwa DPR tidak mampu menjadi lembaga yang independen dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang kontroversial pada masa tersebut.

Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk melakukan tinjauan kritis terhadap peran DPR dalam pembentukan kebijakan di masa Orde Baru. Sebagai warga negara yang peduli terhadap demokrasi, kita perlu melihat bagaimana lembaga legislatif dapat berperan secara efektif dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. Ryaas Rasyid, “DPR tidak boleh hanya menjadi alat pengesahan kebijakan pemerintah, tetapi juga harus menjadi wadah untuk mengakomodasi aspirasi rakyat dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.” Dengan demikian, DPR dapat menjadi lembaga yang benar-benar mewakili suara rakyat dalam proses pembentukan kebijakan.

Dalam mengakhiri tinjauan kritis ini, kita harus mengingat bahwa peran DPR dalam pembentukan kebijakan di masa Orde Baru tidaklah mutlak buruk. Namun, ada ruang untuk perbaikan agar DPR dapat menjadi lembaga yang lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Dengan demikian, kita dapat memperkuat demokrasi dan keadilan dalam negara kita.