Peran DPR dalam Menanggulangi Korupsi dan Kepentingan Pribadi di Lingkungan Politik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi korupsi dan kepentingan pribadi di lingkungan politik. Namun, seringkali DPR dianggap tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya tersebut.

Menurut Yenti Garnasih, seorang pakar hukum tata negara, DPR seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi dan memastikan tidak adanya kepentingan pribadi dalam keputusan politik. Namun, kenyataannya masih banyak anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat.

Pada tahun 2019, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan bahwa DPR perlu meningkatkan komitmen dan kerjasama dalam menanggulangi korupsi. Firli Bahuri menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap keputusan yang diambil oleh anggota DPR.

Selain itu, peran DPR juga terlihat dari pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun, masih banyak yang meragukan efektivitas DPR dalam menanggulangi korupsi dan kepentingan pribadi di lingkungan politik. Hal ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko, mengatakan bahwa peran DPR sangat penting dalam menanggulangi korupsi dan kepentingan pribadi di lingkungan politik. Namun, untuk mencapai hal tersebut, DPR perlu bekerja lebih keras dan lebih transparan dalam setiap langkah yang diambil.

Dengan demikian, perlu adanya sinergi antara DPR, KPK, dan masyarakat dalam upaya menanggulangi korupsi dan kepentingan pribadi di lingkungan politik. Hanya dengan kerjasama yang baik, Indonesia dapat menjadi negara yang bebas dari korupsi dan kepentingan pribadi.