JAKEHOVIS - Berita Seputar Peran Aparat Negara

Loading

Peran DPR Adalah: Menjalankan Fungsi Legislatif dan Pengawasan

Peran DPR Adalah: Menjalankan Fungsi Legislatif dan Pengawasan


Peran DPR adalah sangat penting dalam menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan di Indonesia. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki tugas utama untuk membuat undang-undang yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan kepentingan masyarakat. Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum tata negara, “Peran DPR dalam fungsi legislatif sangat vital karena undang-undang yang dibuat oleh DPR akan menjadi landasan hukum bagi seluruh kegiatan pemerintahan.”

Selain itu, DPR juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dalam hal ini, DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi kebijakan pemerintah serta melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program-program yang telah disepakati. Menurut Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, “Pengawasan DPR tidak hanya terbatas pada anggaran belanja pemerintah, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak pada kehidupan masyarakat.”

Namun, dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, DPR juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan kritikan dari masyarakat. Beberapa kritik yang sering dilontarkan adalah terkait dengan kinerja DPR yang dinilai kurang transparan dan kurang efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), hanya sekitar 30% masyarakat yang puas dengan kinerja DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Untuk itu, peran DPR dalam menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan harus terus ditingkatkan agar dapat memenuhi harapan masyarakat. DPR perlu lebih proaktif dalam membuat undang-undang yang bermanfaat bagi masyarakat serta melakukan pengawasan secara lebih efektif terhadap jalannya pemerintahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, “DPR harus menjadi lembaga yang responsif dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.”