Meretas Jalan Menuju Otonomi Daerah yang Berkelanjutan: Peran DPRD yang Tak Terpisahkan

Meretas jalan menuju otonomi daerah yang berkelanjutan membutuhkan peran yang tak terpisahkan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah memiliki peran yang sangat vital dalam mengawal dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah.

Menurut Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dedi Supardi, “DPRD harus menjadi garda terdepan dalam memastikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tidak hanya sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.”

Untuk meretas jalan menuju otonomi daerah yang berkelanjutan, DPRD perlu memiliki keterlibatan yang aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, yang menyatakan bahwa “partisipasi aktif DPRD dalam proses perencanaan pembangunan akan memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.”

Selain itu, DPRD juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Dedi Supardi menekankan bahwa “pengawasan yang dilakukan oleh DPRD harus bersifat proaktif dan tidak hanya bersifat reaktif. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi di tingkat daerah.”

Namun, untuk dapat melaksanakan perannya dengan baik, DPRD juga perlu memiliki kualitas anggota yang baik. Menurut Titi Anggraini, “DPRD yang berkualitas akan mampu melakukan pengawasan yang efektif dan menghasilkan kebijakan yang berkualitas pula.”

Dengan demikian, meretas jalan menuju otonomi daerah yang berkelanjutan membutuhkan peran yang tak terpisahkan dari DPRD. Melalui keterlibatan aktif dalam proses perencanaan pembangunan, pengawasan yang proaktif, dan anggota yang berkualitas, DPRD dapat menjadi mitra yang handal bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat.