DPR dan Rezim Orde Baru: Kritik dan Evaluasi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Rezim Orde Baru: Kritik dan Evaluasi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kritik terhadap kinerja DPR sering kali muncul. Salah satu kritik yang sering dilontarkan adalah terkait dengan hubungan antara DPR dan rezim Orde Baru.

Rezim Orde Baru merupakan masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Selama masa ini, DPR dianggap sebagai alat kontrol yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya. Banyak kalangan mengkritik bahwa DPR saat itu lebih cenderung menjadi “boneka” rezim Orde Baru daripada sebagai lembaga yang independen yang mewakili suara rakyat.

Menurut pakar politik, Dr. Syamsuddin Haris, “DPR pada masa rezim Orde Baru seringkali hanya menjadi formalitas belaka. Keputusan-keputusan penting masih seringkali diambil oleh pemerintah tanpa melibatkan DPR secara maksimal.” Hal ini menunjukkan betapa minimnya peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Kini, setelah reformasi tahun 1998, DPR diharapkan dapat berperan lebih efektif dalam mengawasi pemerintah dan mewakili suara rakyat secara lebih baik. Namun, kritik terhadap kinerja DPR masih terus mengemuka. Banyak yang menilai bahwa DPR masih rentan terhadap pengaruh politik dan kepentingan pribadi, sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya secara independen.

Menurut peneliti politik, Prof. Asep Warlan, “DPR saat ini masih memiliki kelemahan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Masih terjadi praktik-praktik korupsi dan kolusi yang merugikan rakyat.” Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kinerja DPR masih perlu terus dilakukan agar lembaga tersebut dapat benar-benar mewakili kepentingan rakyat.

Dalam mengkritik dan mengevaluasi kinerja DPR, masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan kepada anggota DPR. Sebagai wakil rakyat, DPR seharusnya memperhatikan aspirasi dan kebutuhan rakyat dalam setiap keputusan yang diambil.

Dengan terus melakukan kritik dan evaluasi terhadap kinerja DPR, diharapkan lembaga tersebut dapat semakin meningkatkan kualitasnya sebagai representasi suara rakyat. Sehingga, DPR benar-benar dapat menjadi lembaga yang independen dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik demi kemajuan bangsa dan negara.

Referensi:

1. https://www.kompas.com

2. https://www.tempo.co

Quotes:

1. Dr. Syamsuddin Haris: “DPR pada masa rezim Orde Baru seringkali hanya menjadi formalitas belaka.”

2. Prof. Asep Warlan: “DPR saat ini masih memiliki kelemahan dalam hal transparansi dan akuntabilitas.”