Peran MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen: Perubahan Penting dalam Tata Kelola Negara

Peran MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen: Perubahan Penting dalam Tata Kelola Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga tinggi negara, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tata kelola negara. Namun, sebelum adanya amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945, peran Mahkamah Konstitusi masih terbatas.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum tata negara, “Sebelum amandemen, Mahkamah Konstitusi hanya berperan sebagai lembaga yang memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga negara. Namun, setelah amandemen, peran Mahkamah Konstitusi semakin diperluas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara lebih luas.”

Peran Mahkamah Konstitusi yang semakin penting ini juga tercermin dalam perubahan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebagai lembaga tertinggi negara, MPR memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan terciptanya tata kelola negara yang baik dan berkeadilan.

Menurut Dr. Philips Vermonte, seorang peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), “Sebelum amandemen, peran MPR lebih bersifat seremonial dan kurang memiliki kewenangan yang jelas. Namun, setelah amandemen, MPR memiliki peran yang lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan memastikan kebijakan negara berpihak pada kepentingan rakyat.”

Perubahan peran MPR ini juga diakui oleh Wakil Ketua MPR, Dr. Hidayat Nur Wahid. Menurut beliau, “Sebagai lembaga tertinggi negara, MPR harus mampu menjadi penjaga konstitusi dan perekat persatuan bangsa. Dengan peran yang lebih aktif, MPR dapat memastikan bahwa tata kelola negara berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran MPR sebelum dan sesudah amandemen mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini memberikan dampak positif dalam tata kelola negara dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai warga negara, kita juga perlu mendukung peran MPR dalam menjaga keberlangsungan negara kita.