DPR dan Demokrasi di Era Orde Baru: Tantangan dan Peluang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan demokrasi di era Orde Baru memang selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjalankan sistem demokrasi di masa itu tentu sangat berbeda dengan kondisi saat ini.

Sebagai lembaga legislatif utama di Indonesia, DPR memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat. Namun, di era Orde Baru, DPR seringkali dianggap hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan pemerintah, bukan sebagai wadah yang mewakili aspirasi rakyat.

Menurut pakar politik, Dr. M.A. Mohamed, “DPR di era Orde Baru lebih cenderung menjadi rubber stamp pemerintah daripada sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah.” Hal ini tentu menjadi salah satu tantangan besar dalam menjalankan sistem demokrasi di masa itu.

Namun, meskipun dihadapi dengan berbagai tantangan, ada juga peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di era Orde Baru. Salah satunya adalah dengan memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi kinerja DPR.

Menurut pemikir politik, Prof. Dr. Nurani Soekarno, “Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja DPR adalah kunci utama untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.” Dengan demikian, DPR dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Demikianlah, DPR dan demokrasi di era Orde Baru memang menghadapi tantangan yang cukup besar. Namun, dengan memanfaatkan peluang yang ada dan melibatkan aktif masyarakat dalam pengawasan, diharapkan sistem demokrasi di Indonesia dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh rakyat.