DPR dalam Konteks Politik Orde Baru: Kendala dan Prestasi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam sistem politik Orde Baru di Indonesia. DPR adalah tempat di mana para wakil rakyat bertugas untuk mengawasi pemerintahan serta membuat kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa DPR juga memiliki kendala dan prestasi yang perlu diperhatikan.

Salah satu kendala utama DPR dalam konteks politik Orde Baru adalah kurangnya kemandirian dalam mengambil keputusan. Sebagian besar keputusan yang diambil oleh DPR pada masa itu cenderung dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden. Hal ini membuat DPR seringkali dianggap sebagai “rubber stamp” yang hanya menyetujui keputusan pemerintah tanpa melakukan evaluasi yang mendalam.

Menurut pengamat politik Indo Barometer, Muhammad Qodari, “DPR dalam konteks politik Orde Baru lebih cenderung menjadi alat legitimasi kekuasaan pemerintah daripada sebagai lembaga yang independen.” Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa itu tanpa melalui proses pengawasan yang ketat dari DPR.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa DPR juga memiliki prestasi yang patut diapresiasi. Salah satu prestasi DPR dalam konteks politik Orde Baru adalah pembentukan berbagai undang-undang yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia dari diskriminasi rasial.

Menurut mantan anggota DPR, Soerjono Soekanto, “DPR pada masa Orde Baru memiliki peran penting dalam menyusun undang-undang yang memberikan perlindungan bagi masyarakat. Meskipun terdapat kendala dalam independensi lembaga, namun prestasi yang telah dicapai oleh DPR tidak boleh diabaikan.”

Dalam konteks politik Orde Baru, DPR memang memiliki kendala dan prestasi yang perlu diperhatikan. Penting bagi DPR untuk terus meningkatkan kemandirian dalam mengambil keputusan serta memperhatikan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat. Dengan demikian, DPR dapat berperan lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi demi kemajuan bangsa Indonesia.