Peran MPR di Era Sebelum dan Sesudah Amandemen Konstitusi

Peran MPR di era sebelum dan sesudah amandemen konstitusi memang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan keutuhan negara. Sebelum amandemen konstitusi, MPR memiliki wewenang yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan negara. Namun, setelah amandemen konstitusi tahun 2002, peran MPR mengalami perubahan yang signifikan.

Sebelum amandemen konstitusi, MPR memiliki kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini membuat MPR menjadi lembaga yang sangat berpengaruh dalam politik Indonesia. Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, “MPR di era sebelum amandemen konstitusi merupakan lembaga yang sangat dominan dalam sistem politik Indonesia.”

Namun, setelah amandemen konstitusi tahun 2002, peran MPR mengalami perubahan yang cukup signifikan. MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. Peran MPR lebih difokuskan pada pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan DPR.

Menurut Prof. Dr. Saldi Isra, “Peran MPR di era sesudah amandemen konstitusi lebih difokuskan pada fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan DPR. MPR harus menjadi lembaga yang independen dan netral dalam menjalankan tugasnya.”

Meskipun demikian, peran MPR tetaplah penting dalam menjaga stabilitas politik dan keutuhan negara. MPR harus tetap menjadi lembaga yang berperan sebagai penjaga konstitusi dan kepentingan rakyat.

Dengan demikian, peran MPR di era sebelum dan sesudah amandemen konstitusi memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Namun, satu hal yang tetap sama adalah pentingnya peran MPR dalam menjaga stabilitas politik dan keutuhan negara. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bangun Arifin Soedradjat, “MPR harus menjadi lembaga yang mampu menjaga kepentingan rakyat dan negara dalam setiap kebijakan yang diambil.”