Dinamika Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Masa Orde Baru: Implikasinya bagi Pembangunan Nasional

Dinamika hubungan eksekutif dan legislatif di masa Orde Baru merupakan topik yang selalu menarik untuk dibahas. Implikasinya sangat penting bagi pembangunan nasional. Dalam sejarah politik Indonesia, hubungan antara eksekutif dan legislatif selalu menjadi sorotan utama.

Menurut Prof. Dr. Miriam Budiardjo, hubungan eksekutif dan legislatif adalah salah satu faktor kunci dalam menjaga stabilitas politik suatu negara. “Ketika hubungan antara eksekutif dan legislatif harmonis, maka pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar. Namun, jika terjadi konflik antara kedua lembaga tersebut, maka pembangunan nasional akan terhambat,” ujar Prof. Miriam.

Di masa Orde Baru, hubungan eksekutif dan legislatif seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan yang terpusat di tangan presiden. Hal ini dapat dilihat dari dominasi Partai Berkarya yang merupakan partai politik yang didukung oleh pemerintah. “Dalam sistem pemerintahan Orde Baru, eksekutif memiliki kekuasaan yang sangat besar, sehingga legislatif cenderung tunduk pada kebijakan yang ditetapkan oleh presiden,” jelas Prof. Dr. Arief Budiman.

Namun, implikasi dari hubungan yang tidak seimbang antara eksekutif dan legislatif ini dapat dirasakan dalam pembangunan nasional. Menurut data yang dihimpun oleh Lembaga Penelitian Politik Indonesia, terdapat banyak kebijakan pembangunan yang tidak efektif karena kurangnya kontrol dari legislatif terhadap eksekutif. “Ketika legislatif tidak mampu mengawasi kebijakan yang diambil oleh eksekutif, maka risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi semakin tinggi,” ujar Dr. Rizal Ramli, ekonom dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Langkah-langkah konkret seperti memperkuat peran legislatif dalam pengambilan keputusan penting dan meningkatkan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu menciptakan hubungan yang seimbang antara kedua lembaga tersebut.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia perlu belajar dari pengalaman di masa Orde Baru untuk membangun hubungan yang seimbang antara eksekutif dan legislatif demi kemajuan pembangunan nasional. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. Ryaas Rasyid, “Hubungan eksekutif dan legislatif yang harmonis merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkualitas.”