Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi DPR dalam Melaksanakan Fungsinya dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga representatif rakyat memiliki tantangan dan hambatan dalam melaksanakan fungsinya dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tantangan pertama yang dihadapi DPR adalah terkait dengan peran dan fungsi yang seharusnya dijalankan sesuai dengan UUD 1945.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum tata negara, “DPR seharusnya menjadi wakil rakyat yang mengawasi kinerja pemerintah dan membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, dalam praktiknya, DPR seringkali terjebak dalam politik praktis dan kepentingan kelompok tertentu.”

Hal ini menjadi hambatan utama bagi DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Ketika DPR lebih fokus pada politik praktis dan kepentingan kelompok, maka kinerja pemerintah tidak akan terawasi dengan baik sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang.

Tantangan lain yang dihadapi DPR adalah terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan yang seringkali terhambat oleh kepentingan politik dan kekuatan lobi. Menurut Dr. Philips Vermonte, seorang peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), “DPR seringkali terpecah belah dalam mengambil keputusan karena adanya perbedaan pandangan antar fraksi dan partai politik.”

Ketidakmampuan DPR dalam menyatukan pandangan dan kepentingan untuk kepentingan nasional menjadi hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang efektif. Sehingga, banyak kebijakan yang tidak kunjung disahkan atau tertunda karena ketidakmampuan DPR dalam mengambil keputusan yang bersifat kolektif.

Dalam menghadapi tantangan dan hambatan tersebut, DPR perlu melakukan reformasi internal dan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pemerintah. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Saldi Isra, seorang pakar tata negara, “DPR perlu memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang representatif.”

Dengan melakukan reformasi internal dan memperkuat mekanisme pengawasan, diharapkan DPR dapat mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan fungsinya dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sehingga, DPR dapat kembali menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan amanat konstitusi.