JAKEHOVIS - Berita Seputar Peran Aparat Negara

Loading

Peran MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Peran MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia


Peran MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sangatlah penting dalam menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan demokrasi di negara kita. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang dalam membuat undang-undang dasar dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusi, Peran MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia tidak bisa dipandang enteng. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, “MPR sebagai lembaga negara harus mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah agar tidak melenceng dari konstitusi.”

Selain itu, Peran MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan negara. Menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, “MPR harus bisa menjadi wadah untuk mengakomodasi aspirasi rakyat dalam pembuatan keputusan politik yang berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Dalam menjalankan perannya, MPR juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta memberikan persetujuan terhadap hal-hal penting seperti perubahan undang-undang dasar. Hal ini menggarisbawahi betapa pentingnya Peran MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam konteks ini, Peran MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia juga mencakup fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah. Menurut Dr. H. Bambang Soesatyo, Ketua MPR periode 2019-2024, “MPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan rakyat dan tidak merugikan negara.”

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Peran MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sangatlah vital dalam memastikan terwujudnya negara yang berdasarkan demokrasi, supremasi hukum, dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, peran MPR harus terus diperkuat dan didukung agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.