MPR dan Pembentukan Kebijakan dalam Era Orde Baru: Tinjauan Lengkap

MPR dan pembentukan kebijakan dalam era Orde Baru memegang peranan penting dalam sejarah politik Indonesia. MPR, singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, merupakan lembaga legislatif tertinggi di Indonesia pada masa Orde Baru. Dalam tinjauan lengkap mengenai peran MPR dan pembentukan kebijakan, kita akan melihat bagaimana lembaga ini memengaruhi arah kebijakan negara pada saat itu.

Menurut UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pembentukan MPR, MPR memiliki wewenang untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakan pemerintah. GBHN tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, MPR memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Dalam buku “Politik dan Pemerintahan Orde Baru” karya Prof. Dr. Ramlan Surbakti, disebutkan bahwa MPR memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pembentukan kebijakan pada masa Orde Baru. Berbagai kebijakan pemerintah saat itu haruslah sesuai dengan GBHN yang telah ditetapkan oleh MPR. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh MPR dalam menentukan arah kebijakan negara.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan MPR juga sering kali disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Prof. Dr. Miriam Budiardjo dalam bukunya “Indonesia: The Challenge of Change” menyebutkan bahwa MPR seringkali menjadi alat kontrol politik bagi rezim Orde Baru dalam menjaga kekuasaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun MPR seharusnya menjadi lembaga yang mewakili suara rakyat, namun seringkali kebijakan yang dihasilkan lebih mengutamakan kepentingan politik elit.

Dalam era reformasi, peran MPR dalam pembentukan kebijakan mengalami perubahan yang signifikan. UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) memberikan wewenang yang lebih besar kepada DPR dalam proses pembentukan kebijakan. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan kebijakan di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa MPR dan pembentukan kebijakan dalam era Orde Baru memiliki peranan penting dalam sejarah politik Indonesia. Meskipun terdapat kelemahan dan penyalahgunaan kekuasaan, namun MPR tetap menjadi lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan negara. Seiring dengan perkembangan zaman, diharapkan peran MPR dalam pembentukan kebijakan semakin diperkuat dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan.