Mengenal Fungsi dan Kewenangan MPR dan DPR di Indonesia

Saat berbicara tentang lembaga legislatif di Indonesia, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah dua lembaga yang memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan negara. Namun, seringkali masyarakat masih bingung mengenai fungsi dan kewenangan kedua lembaga ini.

MPR merupakan lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fungsi utama MPR adalah sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang tertinggi dalam proses pembentukan dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, MPR juga memiliki kewenangan dalam memilih presiden dan wakil presiden, serta memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal-hal yang bersifat strategis.

Sementara itu, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, menetapkan anggaran negara, serta mengawasi kinerja pemerintah. Sebagai wakil rakyat, DPR juga bertugas untuk mewakili aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Menurut pakar tata negara, Prof. Dr. Saldi Isra, MPR dan DPR memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjalankan fungsi-fungsinya. “MPR sebagai lembaga tertinggi memiliki kewenangan yang luas dalam pembentukan kebijakan negara, sedangkan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat bertugas menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan,” ujarnya.

Selain itu, mantan Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid juga menekankan pentingnya kerjasama antara MPR dan DPR dalam menjalankan tugasnya. “Kedua lembaga ini harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Dengan memahami fungsi dan kewenangan MPR dan DPR, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi kinerja kedua lembaga ini. Sebagai bagian dari negara demokratis, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan terwujudnya pemerintahan yang baik dan berkeadilan.