DPR dan Rezim Orde Baru: Perbandingan Kinerja dan Dampaknya

DPR dan Rezim Orde Baru: Perbandingan Kinerja dan Dampaknya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan rezim Orde Baru merupakan dua entitas yang memiliki peran penting dalam sejarah politik Indonesia. Namun, bagaimana sebenarnya kinerja keduanya dan apa dampaknya terhadap masyarakat?

Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan membuat undang-undang yang bermanfaat bagi rakyat. Namun, dalam praktiknya, kinerja DPR seringkali dipertanyakan oleh publik. Banyak kasus korupsi dan keputusan yang tidak pro-rakyat telah menghiasi sejarah DPR.

Di sisi lain, rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto juga memiliki kinerja yang kontroversial. Meskipun berhasil dalam membangun infrastruktur dan stabilitas ekonomi, rezim ini juga dikenal dengan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang merajalela.

Menurut pakar politik, Bambang Widodo, DPR dan rezim Orde Baru sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. “DPR sebagai representasi rakyat seharusnya lebih proaktif dalam mengawasi pemerintah dan bersikap independen. Sedangkan rezim Orde Baru harus diakui berhasil dalam membangun infrastruktur, namun tidak bisa mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi,” ujar Bambang.

Dampak dari kinerja DPR dan rezim Orde Baru juga terasa hingga saat ini. Korupsi yang merajalela dan keputusan yang tidak transparan masih menjadi masalah utama dalam pemerintahan Indonesia. Masyarakat pun mulai menuntut perubahan yang lebih baik dan transparan dari kedua entitas tersebut.

Secara keseluruhan, perbandingan antara kinerja DPR dan rezim Orde Baru menunjukkan bahwa kedua entitas tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Penting bagi kita sebagai masyarakat untuk terus mengawasi, mengkritisi, dan menuntut perubahan yang lebih baik dari DPR dan pemerintah.

Referensi:

– Bambang Widodo, “Analisis Kinerja DPR dan Rezim Orde Baru”, Jurnal Politik Indonesia, 2019.

– Soeharto, “Rezim Orde Baru dan Pembangunan Indonesia”, Pustaka Jaya, 1998.