Peran DPR dalam Melindungi Kedaulatan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Peran DPR dalam Melindungi Kedaulatan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sangatlah penting. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan kebijakan negara.

Sebagai wakil rakyat, DPR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak merugikan kedaulatan negara. Sebagaimana disebutkan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, “DPR memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kedaulatan negara, terutama dalam hal pengawasan terhadap kebijakan eksternal yang dapat mempengaruhi kedaulatan negara.”

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedaulatan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar dan memastikan bahwa pemerintah tidak melanggar prinsip-prinsip kedaulatan negara. Seperti yang diungkapkan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, “Kami siap memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan yang dapat mengancam kedaulatan negara.”

Selain itu, DPR juga memiliki peran dalam pembentukan kebijakan luar negeri yang bersifat strategis dan berdampak pada kedaulatan negara. DPR harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait masalah-masalah yang dapat mempengaruhi kedaulatan negara. Sebagaimana disampaikan oleh Pengamat Politik, Prof. Dr. Indra Jaya, “DPR harus aktif dalam memastikan bahwa kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah tidak merugikan kedaulatan negara.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran DPR dalam melindungi kedaulatan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangatlah penting. DPR harus menjalankan fungsi pengawasan dan pembentukan kebijakan dengan sungguh-sungguh demi menjaga kedaulatan negara dari ancaman-ancaman yang ada. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua DPR, “Kami siap bekerja keras untuk melindungi kedaulatan negara demi kepentingan rakyat Indonesia.”